Ketahuan Gunakan Buzzer, Calon PM Jepang ini Dituntut Mundur!

Dunia politik Jepang kembali diwarnai kontroversi setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) dan sebagai Perdana Menteri Jepang.

Keputusan ini membuka jalan bagi para politisi untuk bersaing memperebutkan posisi tertinggi di negara tersebut.

Saat ini ada lima kandidat yang berlomba untuk menjadi Perdana Menteri berikutnya, dengan dua kandidat terdepan adalah Sanae Takaichi, mantan anggota Kabinet Abe, dan Shinjiro Koizumi yang saat ini menjabat sebagai menteri pertanian.

Namun, kampanye Koizumi tiba-tiba terguncang oleh skandal yang melibatkan praktik pemasaran tidak etis.

Untuk sesaat, Koizumi terlihat unggul dari Takaichi hingga terungkap bahwa timnya telah menginstruksikan anggota untuk memposting pesan-pesan positif tentang dirinya secara online dengan menyamar sebagai pengguna internet biasa.

Praktik ini dikenal sebagai "astroturfing" atau "stealth marketing" di Jepang, yang di Indonesia lebih familiar dengan sebutan "buzzer".

Apa Itu Stealth Marketing (Buzzer) dan Mengapa Berbahaya?

Stealth marketing atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah "buzzer" adalah praktik pemasaran yang tidak etis di mana seseorang atau organisasi menyembunyikan identitas atau niat sebenarnya ketika mempromosikan produk, layanan, atau dalam kasus ini, seorang politisi.

Metode ini menciptakan ilusi dukungan organik dari masyarakat padahal sebenarnya diatur dan dikendalikan oleh tim kampanye.

Praktik buzzer ini sebenarnya fenomena global yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bedanya, di Jepang hal ini dianggap sebagai pelanggaran etika yang sangat serius, sementara di beberapa negara lain praktik serupa sudah menjadi bagian dari strategi kampanye yang umum, meski tetap kontroversial.

Dalam kasus Koizumi, diduga anggota kampanye diminta untuk memposting pesan di situs berbagi video Nico Nico Douga.

Beberapa pesan yang harus diposting antara lain "Dia pasti akan menjadi pemimpin," "Dia sudah bekerja keras dan berkembang karenanya," dan "Jangan tertipu oleh pemburu karier palsu."

Meskipun tidak ada nama yang disebutkan secara eksplisit, komentar terakhir tampaknya merupakan serangan terhadap rival utama Koizumi, yaitu Takaichi.

Taktik seperti ini tidak hanya menyesatkan publik tentang tingkat dukungan yang sebenarnya, tetapi juga merusak integritas proses demokrasi.

Respons Kampanye Koizumi dan Reaksi Publik

Pada 25 September, tim kampanye Koizumi mengakui bahwa beberapa anggota memang telah menginstruksikan orang lain untuk memposting pesan seperti yang disebutkan di atas.

Koizumi sendiri mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang komentar-komentar tersebut.

Dalam konferensi pers tersebut, Koizumi berjanji akan bekerja keras untuk mencegah hal serupa terjadi lagi sambil melanjutkan pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Namun, respons ini tidak cukup untuk meredakan kemarahan publik yang sudah terlanjur membara.

Meskipun praktik buzzer seperti ini mungkin terlihat biasa atau bahkan diharapkan dalam politik di berbagai belahan dunia, di Jepang reaksinya sangat keras.

Sejak tim kampanye Koizumi mengakui praktik astroturfing, frasa "Drop out of the race" atau "shutsuba jitai" (mengundurkan diri dari pencalonan) menjadi trending topic teratas di Twitter.

Tuntutan Publik untuk Pengunduran Diri

Komentar-komentar individual di media sosial berkisar dari mengutuk Koizumi hingga menunjukkan ketidakpedulian tentang siapa pun yang akan menjadi Perdana Menteri. Tekanan publik yang sangat besar ini mencerminkan betapa seriusnya masyarakat Jepang memandang integritas dalam politik.

Banyak pengamat politik berpendapat bahwa terlibat dalam tindakan tidak etis seperti menyuntikkan informasi palsu ke publik sangat tidak pantas untuk seorang calon Perdana Menteri.

Mereka menuntut Koizumi untuk sepenuhnya mengakui pelanggaran timnya dan kelalaian pengawasannya sendiri dengan mengundurkan diri dari pencalonan.

Skandal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dan media sosial membuka peluang baru untuk kampanye politik, penggunaannya harus tetap beretika dan transparan. Manipulasi opini publik melalui akun palsu atau postingan terorganisir merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dampak Terhadap Persaingan Kandidat PM

Skandal stealth marketing ini kemungkinan besar akan mengubah dinamika persaingan untuk posisi Perdana Menteri. Takaichi, yang sebelumnya tampak tertinggal dari Koizumi, kini mungkin akan mendapat keuntungan dari kontroversi ini.

Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah apakah skandal ini akan membawa perubahan signifikan pada praktik kampanye politik di Jepang ke depannya.

Apakah ini akan mendorong regulasi yang lebih ketat tentang kampanye digital, atau hanya akan menjadi episode yang dilupakan setelah pemimpin baru terpilih?

Yang jelas, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan kejujuran tetap menjadi nilai fundamental dalam demokrasi, terlepas dari seberapa canggih teknologi kampanye yang digunakan.

Pelajaran untuk Kampanye Politik Modern

Skandal Koizumi memberikan beberapa pelajaran berharga untuk kampanye politik di era digital. Pertama, kredibilitas yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap karena praktik tidak etis seperti menggunakan buzzer.

Kedua, masyarakat semakin cerdas dalam mendeteksi manipulasi dan tidak akan mentolerir ketidakjujuran.

Ketiga, dalam dunia yang semakin terhubung, sangat sulit untuk menyembunyikan praktik-praktik yang tidak etis. Apa yang dilakukan diam-diam secara online, cepat atau lambat akan terungkap dan menjadi konsumsi publik.

Kasus ini juga menunjukkan perbedaan budaya politik yang menarik. Di Jepang, penggunaan buzzer dianggap sebagai skandal besar yang bisa mengakhiri karier politik seseorang.

Sementara di negara-negara lain, termasuk Indonesia, praktik serupa tidak memiliki konsekuensi yang serius, meski dianggap kontroversial dan penuh kritik.

Bagi kamu yang mengikuti perkembangan politik, baik di Jepang maupun negara lain, kasus ini mengingatkan kita untuk selalu kritis terhadap informasi yang kita terima di media sosial.

Tidak semua yang terlihat sebagai dukungan organik memang benar-benar asli, dan kita harus lebih waspada terhadap upaya manipulasi opini publik melalui buzzer atau stealth marketing.

Ke depannya, akan menarik untuk melihat bagaimana Koizumi dan kandidat lainnya akan melanjutkan kampanye mereka, dan apakah skandal ini akan membawa perubahan nyata pada cara politik dipraktikkan di Jepang.

Source: Sora News