Kota di Jepang ini Buat Aturan Kontroversial, Batasi Penggunaan Smartphone 2 Jam Sehari untuk Semua Warganya!

Pemerintah kota Toyoake di Prefektur Aichi, Jepang, baru-baru ini mengumumkan rencana kontroversial yang mengundang banyak kritik.

Kota dengan populasi lebih dari 68.000 jiwa ini berencana memperkenalkan rancangan peraturan daerah yang membatasi penggunaan smartphone dan perangkat elektronik maksimal 2 jam per hari - tidak hanya untuk anak-anak, tetapi untuk seluruh warga termasuk orang dewasa.

Yup, kamu tidak salah baca, rencananya peraturan ini juga akan mencakup orang dewasa, singkatnya semua warga yang ada di kota tersebut. Gimana? sangat kontroversial bukan? buat yang masih penasaran mengenai rencana peraturan yang terbilang absurd ini, yuk kita bahas bersama-sama.

Peraturan Kontroversi di Kota Toyoake

Rancangan peraturan berjudul "Ordinance Regarding the Promotion of Appropriate Use of Smartphones and the Like" ini mencakup panduan resmi pembatasan waktu penggunaan smartphone, perangkat gaming, tablet, dan PC. Batasan 2 jam per hari ini dikecualikan untuk penggunaan terkait pekerjaan atau studi.

Dilansir dari Sora News, Walikota Masafumi Koki (56 tahun) menyatakan alasan di balik proposal ini adalah kekhawatiran bahwa penggunaan perangkat berlebihan mengganggu ritme kehidupan, berdampak buruk pada kesehatan, dan mengurangi percakapan antar anggota keluarga.

"Meskipun mengakui smartphone adalah alat hidup yang nyaman, saya ingin warga mempertimbangkan isu sosial dari penggunaan yang tepat," ujarnya.

Kontradiksi di Dalam Peraturan yang Dikritik Keras

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menurut walikota Toyoake, peraturan ini dibuat karena penggunaan smartphone dan sejenisnya dapat mengganggu ritme kehidupan, kesehatan, serta mengurangi interaksi sosial dalam keluarga.

Namun, dalam peraturan tersebut terdapat kontradiksi jelas dimana penggunaan media lain yang terbilang lebih tradisional masih diperbolehkan. Contoh:

Membaca ebook atau manga di smartphone selama lebih dari 2 jam dilarang, tapi membaca buku kertas atau manga cetak selama berjam-jam diperbolehkan.
Melihat video youtube di smartphone selama lebih dari 2 jam dilarang, tapi melihat televisi selama berjam-jam diperbolehkan.

Dari contoh di atas bisa dilihat bahwa kedua hal yang sama bisa dilakukan di 2 media yang berbeda dan tentunya bisa memberikan efek yang kurang lebih sama, yakni bisa mengganggu ritme kehidupan, kesehatan, serta mengurangi interaksi sosial.

Namun, yang dilarang di dalam peraturan tersebut hanya yang berhubungan dengan smartphone, atau secara singkatnya yang menggunakan media lebih modern.

Well, pada dasarnya semua hal yang berlebihan itu tidak baik memang, mau itu modern atau tradisional.

Selain itu, peraturan tersebut juga tidak sesuai dengan realitas modern yang kini dirasakan banyak orang, termasuk warga di kota tersebut.

Kembali lagi ke pernyataan awal dari sang walikota, peraturan ini dibuat untuk meningkatkan interaksi sosial antar keluarga. Namun realitanya gimana? apa semua orang bisa ketemu keluarganya tiap hari? gimana kalau orang tersebut perantauan yang jauh dari keluarganya?

Realitanya sendiri ada banyak orang yang hidup sendirian dan mengandalkan smartphone agar terus terhubung dengan keluarga atau orang terdekatnya yang berada di kejauhan.

Jadi, kalau penggunaan smartphone dibatasi maka secara tidak langsung peraturan tersebut juga mengurangi interaksi sosial dan tentunya sangat bertentangan dengan tujuan awal peraturan dibuat.

Prioritas Kurang Tepat di Tengah Banyaknya Masalah di Jepang

Di Jepang sendiri sekarang sedang menghadapi banyak masalah, mulai dari kekurangan stok beras, melonjaknya harga, hingga meningkatnya serangan beruang.

Namun, di tengah banyaknya masalah yang menimpa Jepang tersebut, pemerintah Kota Toyoake malah mengajukan proposal peraturan baru tentang batasan penggunaan smartphone.

Hal tersebut akhirnya mengundang banyak pertanyaan di kalangan publik mengenai prioritas para politisi di pemerintahan.

Selain itu, masih ada keanehan lagi dalam peraturan ini. Jika memang peraturan mengenai batasan penggunaan smartphone ini disahkan oleh dewan kota Toyoake dan berlaku mulai 1 Oktober, tidak ada ketentuan penegakan atau hukuman bagi yang tidak mematuhi. Ini pada dasarnya membuat peraturan tersebut menjadi sekedar himbauan tanpa kekuatan hukum yang nyata.

So, pada dasarnya peraturan ini dibuat tanpa adanya sanksi sama sekali bagi pelanggarnya. Gimana menurut kamu? kasus ini mirip gak sih sama pemerintahan di suatu negara yang suka buat peraturan aneh?

Sumber: Sora News